Sekjen PP UMIKA : Copot Menteri Nadiem!

0
86

Polemik yang mendera Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim yang akhir-akhir menjadi sorotan publik layak untuk diberikan sebuah peringatan berupa pencopotan dari jabatannya.

Sebelumnya, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuat Program Organisasi Penggerak (POP) yang merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar Episode Keempat. Nah, program inilah yang menjadi salah satu polemik.
Merujuk pada Peraturan Sekjen Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020, Program Organisasi Penggerak merupakan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Program ini melibatkan organisasi masyarakat (ormas) sebagai mitra yang berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik.

Dua organisasi masyarakat (ormas) tertua di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama bahkan mundur dari program ini. Di sinyalir dugaan adanya ketidaktransparanan Kemendikbud perihal proses seleksinya. Bahkan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) juga mengikuti langkah dua ormas tersebut. Ini menjadi catatan bagi proses Pendidikan di Indonesia, mengingat kondisi di tengah pandemi covid 19 ini, Kemendikbud seharusnya mengalokasikan dana POP ini untuk membantu para guru, siswa hingga penyediaan fasilitas untuk mempermudah proses pembelajaran siswa maupun guru ini, kususnya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal efek covid 19.

Seperti yang kita ketahui, ada banyak daerah tertinggal yang tidak bisa melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi covid 19 ini. Kendalanya mulai dari jaringan internet hingga kemampuan finansial siswa. Seharusnya itu yang menjadi program utama Kemendikbud saat ini.
Yang melatar belakangi Nadiem harus di copot dari jabatannya karena pendidikan dan pekerjaan Nadiem Makarim tidak sesuai dengan bidang yang di gelutinya sbelum menjabat menjadi menteri. Sehingga, perlu adanya sosok yang memang sudah paham dan mengerti tentang masalah pendidikan di Indonesia.

Bila Nadiem merasa sudah habis ide dan kata, terbukti tak bisa melakukan transformasi di dunia pendidikan maka sebaiknya menulis surat terbuka untuk Pak Presiden Jokowi dan rakyat Indonesia, isinya minta maaf dengan penuh kesadaran dan pamit mundur.